Berita Terkini

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep untuk Pemilu Tahun 2024 sudah di depan mata. Ada satu instrumen yang tidak kalah pentingnya pasca penetapan DCT yaitu surat suara yang akan digunakan nanti serta Daftar Calon Tetap yang akan di tempelkan di pintu masuk TPS agar masyarakat lebih mudah nantinya dalam menggunakan hak pilihnya. Sebelum dilakukan pencetakan terhadap dua item tersebut, tentunya perlu approval terhadap nama, nomor urut, daerah pemilihan dan beberapa hal lainya. Kali ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengundang ketua partai politik serta satu orang admin/operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON), guna melakukan pengecekan serta approval surat suara serta DCS tersebut. Kamis, (2 November 2023). Rapat koordinasi dibuka oleh Rahbini ketua KPU Kabupaten Sumenep. Rahbini menyampaikan bahwa diadakannya rapat kali ini untuk memastikan bahwa nama, nomor urut calon sudah sesuai dengan isian silon. Sehingga nantinya tidak ada komplain terkait data calon. Pada saat inilah waktu yang tepat untuk pengecekan Bersama. Sehingga pada saat surat suara dicetak, tidak ada persoalan hukum terkait surat suara. “Diharapkan ketelitian dari parpol untuk melakukan pengecekan terhadap data yang ada, kalau ada perubahan nanti bisa langsung di tindak lanjuti saat ini,” jelas Rahbini. Dilanjutnya pemaparan oleh Rafiqi, Anggota KPU Kabupaten Sumenep Divisi SDM dan Parmas. Bahwa sebentar lagi KPU Kabupaten Sumenep akan menetapkan DCT, pasca pengumuman DCT parpol sudah bisa mendaftarkan akun medsos. Untuk medsos maksimal 20 akun per masing masing media sosial.        Sementara itu, Deki Prasetia Utama, Anggota KPU Kabupaten Sumenep Divisi Teknis menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sumenep telah menerima Salinan specimen surat suara yang berisikan data calon anggota DPRD Kabupaten Sumenep, agar dalam pencetakan surat suara nanti tidak ada kesalahan, maka perlu dilakukan approval oleh parpol. “Hasil pengecekan ini akan kita laporkan ke KPU untuk naik proses cetak surat suara,” jelas Deki Prasetia Utama. Rakor ditutup dengan approval serta penanda tanganan berita acara approval Surat Suara serta DCT oleh petugas penghubung yang ditugaskan hadir pada rapat kali ini. (Kontributor : Heru/Editor: Fibrie/ foto: Kasman).

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. Menindaklanjuti hasil rapat kooordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, saat ini giliran KPU Kabupaten Sumenep melaksanakan rapat koordinas persiapan pencermatan daftar calon tetap serta sosialisasi PKPU nomor 18 tahun 2023 terkait dana kampanye dengan mengundang pimpinan partai Politik yang ada di Kabupaten Sumenep serta Bawaslu Kabupaten Sumenep yang bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Sumenep. Minggu (24 September 2023). Rapat koordinasi dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Sumenep, Rahbini. Pada kesempatan kali ini Rahbini menyampaikan bahwa beberapa tahapan sudah dilewati, dari tahapan yang telah dilalui ada beberapa tanggapan yang masuk ke KPU terkait bakal calon dan butuh ditangani secara Bersama-sama. “Saat ini mendekati tahapan yang krusial yaitu penetapan datar calon tetap. Diharapkan agar parpol selalu berkoordinasi terkait hal hal yang berkaitan dengan pencalonan sekecil apapun permasalahnnya,” harap Rahbini. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Sumenep Divisi Teknis, Deki Prasetia Utama. Disampaiakan bahwa pencermatan DCT akan dimulai saat ini 24 september sampai dengan 3 oktober. oleh karena itu diharapkan agar parpol mengecek Kembali SILON parpol nya masing-masing. Dengan waktu jam layanan seperti biasa. Untuk tanggal 3 oktober sampai dengan pukul 23.59 WIB. Semisal nantinya ada perubahan calon, Perlakukannya seperti sebelumnya mutatis mutandis. “Pada saat pencermatan DCT dan diketemukan kekeliruan, segera dikoordinasi dengan KPU Sumenep,” jelas Deki. Selanjutnya penyampaian dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Ach. Zubaidi. Terkait tahapan pencermatan, ada beberapa hasil pencermatan dari Bawaslu terhadap nama-nam calon yang berkaitan dengan syarat yang harus dilampirkan. Seperti halnya perangkat desa atau ASN yang harusnya mundur akan tetapi belum mengundurkan diri. atau bacaleg yang belum menyampaikan pengunduran diri. Apabila sampai dengan tanggal 3 oktober belum melampirkan surat pengunduran diri, maka dinyakatan TMS. “Baik KPU maupun Bawaslu hanya menjalankan undang-undang yang ada, misalnya ada hal-hal yang dilakukan secar profesional, maka hal itu karena kemauan undang-undang. Karena undang-undang tidak hanya mengatur penyelenggara, akan tetapi juga mengatur peserta Pemilu dalam hal ini parpol,” tutup Ach. Zubaidi yang juga merupakan mantan anggota KPU Kabupaten Sumenep masa jabatan 2014-2019. Selanjutnya Deki Prasetia Utama menyampaikan materi terkait rekening khusus dana kampanye. Mulai dari pembukaan RKDK sampai dengan nantinya akan dilakukan penutupan RKDK. Dan Deki berpesan agar partai yang belum membuka Rekening Khusus Dana Kampanye untuk segera membuka RKDK. (Kontributor : Heru/Editor: Adi Tri H/ foto: Dadang).

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. SMP Negeri 1 Gapura melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada siswanya. kegiatan tersebut bertempat di Aula Sekolah. Agenda kali ini merupakan aplikasi dari dari Program Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Sabtu (23 September 2023). Horri, S.Pd Wakil Kepala Sekolah yang membuka kegiatan kali ini menyampaikan bahwa pada kegiatan tersebut, menjadi wahana para siswa untuk memperdalam diri untuk menjadi pribadi Pancasila. Selain itu menjadi wahana menimba ilmu terkait ilmu kepemiluan. “Kita patut berbangga bahwa pada kesempatan kali ini dibimbing langsung oleh ketua KPU Kabupaten Sumenep yang juga merupakan orang asli kecamatan Gapura,” jelas Horri. Rahbini, ketua KPU Kabupaten Sumenep pada kesempatan ini menyampaikan materi terkait demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. Disampaikan juga tentang urgensi pemilu. Setelah memberikan materi terkait pemilu dan kepemiluan, dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta dan pemberian doorprise bagi siswa/siswi yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. “Tetap semangat belajar, masa depan bangsa ini nantinya ada di Pundak adik-adik semua,” tegas Rahbini. (Kontributor : Heru/Editor: Adi Tri H/ foto: Reza).    

Bangkalan,kab-sumenep.kpu.go.id-., Ketua  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep beserta Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan serta Sekretaris mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Adapun yang menjadi undangan pada kegiatan kali ini adalah KPU Provinsi Jawa Timur beserta KPU Kabupaten/Kota yang ada di 38 Sakker di seluruh Jawa Timur yang bertempat diaksanakan d kantor KPU Kabupaten Bangkalan. Senin, (18 September 2023) Rakor ini bertujuan untuk memberikan pemahaaman yg sama tentang naskah NPHD dan juga bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan pasca penandatanganan NPHD. Hal itu disampaikan oleg Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam saat membuka Acara Rakor. “Hal terpenting adalah agar segera dilakukan penandatangan BA Kesepakatan antara KPU dan tim TAPD tentang besaran jumlah anggaran Pilkada tahun 2024. Untuk  kemudian akan dilakukan penandatanganan NPHD,” harapnya. Perlu diketahui bahwa tahun 2024 akan ada dua kali perhelatn Pemilu, yaitu Pemilihan Presinde dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif yan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 serta Pilkada, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan secara bersamaandalam satu waktu dan rencananya akan dilaksanakan pada bulen November 2024 juga. (Kontributor : Heru/Editor: Adi Tri H/ foto:Dewi).

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada 4 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)  untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Senin, (18 September 2023). Adapun sebab dilakukannya PAW ada beberapa hal, dikarenakan mengundurkan diri dan ada pula yang meninggal dunia. Ke 4 calon anggota PPS yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Sufyan, PPS Desa Tanah Merah Kec. Nonggunong, Achmad Purwanto HK, PPS desa Talang Kec. Saronggi, Hosman PPS desa  Banjar Barat Kec. Gapura dan Sufia Ekawati PPS desa Babbalan kec. Batuan. Dalam sambutan singkatnya, Rahbini Ketua KPU Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara, seluruh jajaran KPU harus mengedepankan transparansi serta integritas yang tinggi sehingga nantinya seluruh penyelengara akan berlabuh dengan naman, lancar sampai dengan bulan April, sesuai dengan SK yang ada. Bahwa KPU sebagai Lembaga layanan harus bisa melayani sebaik mungkin pemilih serta partai politik. KPU sebagai jembatan antara pemilih dan partai politik. Secara umum KPU menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu kali ini adalah 80%. “Segera menyesuaikan dengan teman-teman PPS yang lama, sering membaca regulasi yang ada dan tegak lurus sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan garis koordinasi,” pesan Rahbini. Hadir dalam kegiatan kali ini seluruh jajaran komisioner KPU Kabupaten Sumenep, sekretaris serta seluruh Kasubbag KPU Kabupaten Sumenep, Adapun dari Bawaslu Kabupaten Sumenep diwakili oleh  Muarep. (Kontributor : Heru/Editor: Adi Tri H/ foto: Dadang).

Sampang,kab-sumenep.kpu.go.id-. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pencermatan Data dan finalisasi Sewa Gudang Logistik Pemilu 2024 yang dilaknsanakan di kota Bahari, Sampang Madura. Kegiatan kali ini diikuti oleh  ketua KPU Kabupaten/Kota serta sekretaris se Jawa Timur. Turut hadir pada kegiatan kali ini Ketua KPU Kabupaten Sumenep, Rahbini serta Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep, Dewiyani. Jumat (15 September 2023). Acara di buka oleh anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Data dan Inormasi, Nurul Amalia. Disampaikan oleh Nurul Amalia bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya Rakor kali ini adalah untuk kesiapan gudang logistik pemilu 2024 yang aman dan representatif, sehingga nantinya seluruh tahapan yang berkaitan dengan logistik Pemilu 2024 pada khususunya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. “Semoga ke depannya terutama terkait logistik tidak meninggalkan residu-residu dalam  penyelenggaraan pemilu mendatang,” Harap Nurul. Sementara itu terkait kesiapan Gudang logistik untuk Pemilu 2024 mendatang, KPU Kabupaten Sumenep  saat ini sedang melakukan perbaikan terhadap Gudang logistik yang ada di belakang kantor KPU Sumenep. Seperti diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, salah satu Gudang KPU yang ada di sisi selatan selesai dilakukan perbaikan penutup atap serta prasarana lainnya. Dan saat ini bergeser pada perbaikan Gudang sisi utara. “Kami targetkan sebelum logistik Pemilu 2024 masuk (datang), seluruh Gudang yang dimiliki KPU Sumenep Sudah bisa menampung logistik yang ada,” tutup Rahbini. (Kontributor : Rahbini/Editor: Adi Tri H/Heru  foto: Dewiyani).