Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. Dalam rangka pelaksanaan monitoring atas capaikan kinerja anggaran kementrian/lembaga pada periode Triwulan II tahun 2023, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan menteri Keuangan nomor 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kememtrian Negara/Lembaga, seluruh staff sekretariat Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Semenep mengikuti zoom meeting rapat monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU triwulan II tahun 2023. Kamis (6 Juli 2023).
Kegiatan kali ini ditempatkan di ruang pendopo rumah pintar pemilu sultan Abdurrahman KPU Sumenep. Ada dua poin yang akan dibahas pada egiatan kali ini, diantaranya adalah pengisian capaian output pada aplikasi e-monev Bappenas dan pengisian capaian output dan integrasi pada aplikasi smart DJA dan Mon Sakti.
Pemateri pertama disampaikan oleh Nanda Yolanda salah satu programmer dari Bappenas. Pada kesempatan kali ini Nanda memberikan pemaparan terkait pemantauan dan pelaporan aplikasi e-monev. Diantaranya dasar hukum, pendekatan e monev, pemantauan dalam rangka pembangunan, e monev dalam kerangka PEPP, pemanfaatan aplikasi e monev, realisasi anggaran dan proses pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 serta indikator pelaporan dalam aplikasi e monev.
Dilanjutkan materi yang disampaikan oleh Andra, yang juga programmer dari Bappenas menyampaikan terkiat pengimputan aplikasi e-monev, waktu entri data dalam e-monev, pendekatan entri data, ilustrasi data pekerjaan dalam tahapan maupun non tahapan serta indikator kinerja kegiatan.
“Yang paling penting adalah kita bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara yang kita kelola,” tutup Andra.
Sementara itu dari dirjen kementrian keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Edward Agstin menyampaikan terkait evaluasi kinerja anggaran. Disampaikan bahwa ada beberapa hal yang saat ini sedang dalam proses perubahan evaluasi kinerja anggaran.Dan saat ini ada beberapa hal yang sedang dilakukan kajian diantaranya terkait perumusan PMK omnibuslaw penganggaran, integrasi/interkoneksi platform serta kebijakan penghargaan dan sanksi.
“Semoga degan adanya penyatuan platform bisa memudahkan pelaporan DJA dan DJPB,” tutup Edward.(Kontributor : Heru/Editor: Adi Tri H/ foto: Kasman).
.jpeg)
