Berita Terkini

Malang, kab-sumenep.kpu.go.id - Pasca diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022, KPU Jatim menggelar rapat koordinasi yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Focus Group Discussion (FGD) digelar selama 2 (dua) hari pada tanggal 30-31 Oktober 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Malang. Dalam FGD kali ini membahas tentang Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan ditempatkan di lokasi khusus pada Pemilu tahun 2024, yang mana didalam forum tersebut KPU Provinsi Jawa Timur Mengajak KPU Kab/Kota Se-Jawa Timur untuk melakukan diskusi secara bersama-sama terkait pemetaan tps di lokasi khusus. TPS di lokasi khusus dimaksud adalah TPS-TPS yg berada di dalam lokasi khusus, misalnya seperti di dalam Rumah Tahanan (Rutan). Pemetaan TPS adalal hal yang perlu dibahas bersama-sama karena pada saat ini proses tahapan pemutakhiran data sudah dimulai dengan diturunkannya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh kemendagri pada tanggal 14 Oktober 2022 lalu, sehingga KPU Kabupaten/Kota bisa sejak dini mempunyai gambaran terkait pemetaan TPS di lokasi khusus yang akan digunakan pada saat pemilu 2024 nantinya. Didalam forum tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur juga mengundang stakeholder terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Timur dan Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Choirul Anam Ketua KPU Provinsi Jawa Timur dalam arahannya menyampaikan "Kerja-kerja KPU ini salah satunya adalah Inklusif yang mana kita sebagai penyelenggara pemilu harus melibatkan stakeholder sebanyak mungkin, terutama divisi data dan informasi ini harus sering berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait data kependudukan serta berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait data penghuni lapas", jelasnya.  Beliau juga berpesan agar pemetaan TPS harus dipikirkan sejak jauh-jauh hari, supaya KPU Kabupaten/Kota punya gambaran akan TPS yang ditempatkan di lokasi khusus. "Dengan di datangkannya narasumber dari Dispendukcapil dan Kemenkumham, diharapkan teman2 kabupaten/kota dapat menyerap banyak informasi terkait hal ini", imbuh Anam. Miftakhur Rozaq Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim juga memberikan arahannya terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Beliau juga berpesan agar KPU Kabupaten/Kota betul-betul memahami Peraturan KPU yang mengatur tentang pemutakhitan data pemilih, karena nantinya Peraturan KPU tersebut yang akan menjadi pedoman dalam tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024. "Pemetaan TPS ini merupakan hal yg cukup krusial karena ini merupakan jaminan hak konstitusi warga negara untuk memilih", terang Rozaq. (kontr: Humas KPU Sumenep, Enggar/ed: ATH/foto: Enggar)

Jakarta, kab-sumenep.kpu.go.id - Dalam rangka mempersiapkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023, KPU melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) KPU Tahun Anggaran 2023 di Pullman Jakarta Central Park Hotel pada tanggal 27 hingga kemarin tanggal 29 Oktober 2022. Peserta pada kegiatan tersebut diantaranya yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Operator pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi dan Operator pada KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Adapun Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep menugaskan Kuswandi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi dan Yudi Kurniawan selaku Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep mewakili Operator untuk mengikuti rapat kerja tersebut di atas. Markus Krisdiono, Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, dalam laporannya menyebutkan bahwa Kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terkait kondisi anggaran dan program kerja KPU pada Tahun Anggaran 2023. Adapun capaian yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya rencana kerja Tahun Anggaran 2023 seluruh satuan kerja KPU yang tertuang dalam draft RKA K/L KPU Tahun 2023. RKA K/L diharapkan mampu memberikan dukungan secara finansial dan spiritual dalam mensukseskan kerja-kerja KPU. Purwoto Ruslan Hidayat, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal KPU, dalam sambutan dan pengarahannya mengatakan bahwa perlu dilakukan persiapan-persiapan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun persiapan dimaksud diantaranya yaitu perencanaan terkait program, kegiatan, dan anggaran Tahapan Pemilu 2024. "Oleh sebab itu, rapat kerja yang dilaksanakan selama tiga hari di Pullman Jakarta Central Park Hotel diharapkan mampu berjalan dengan lancar sehingga penyusunan RKA K/L KPU Tahun 2023 dapat tersusun dan terlaksana dengan baik", tutur Purwoto. Rapat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) KPU Tahun Anggaran 2023 pada hari kedua dilaksanakan dengan pemaparan materi narasumber yang berasal dari Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas serta dilanjutkan dengan diskusi panel dan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023. Pada hari terakhir, kegiatan pada rapat tersebut adalah Penyampaian Hasil Rumusan Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2023. (Kontr: Yudi K/Ed: ATH/ foto: Yudi K)

Sumenep, kab-sumenep.kpu.go.id - Pasca digelar rapat koordinasi dengan petugas penghubung / LO, KPU Sumenep pada hari ini (Sabtu, 29/10/2022) mempersiapkan dokumen lembar kerja untuk melakukan verifikasi faktual terhadap anggota yang tidak dapat ditemui di kantor Parpol. Dalam pelaksanaannya, KPU Sumenep menunggu kesiapan dari masing-masing parpol dalam menghadirkan anggotanya untuk dilakukan verifikasi faktual. Beberapa parpol juga sudah ada yang mengkonfirmasi ke KPU Sumenep terkait kesiapannya dalam menghadirkan anggotanya di masing-masing kantor parpol, dan kegiatan dimaksud kemungkinan akan dilaksanakan mulai besok Minggu tanggal 30 Oktober 2022. "Kemungkinan baru hari minggu besok kami mulai mendatangi kantor parpol untuk melakukan verifikasi faktual terhadap anggota yang tidak dapat ditemui saat pelaksanaan verifikasi faktual, karena sudah ada beberapa parpol yang sudah mengkonfirmasi kesiapannya", terang Rahbini, Plt. Ketua sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumenep. Terkait dengan pengumpulan anggota yang tidak dapat ditemui tersebut, KPU Sumenep juga memberikan penjelasan melalui surat dinas nomor 592/PL.01.1/3529.2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Parpol kepada 9 (sembilan) pimpinan parpol, bahwa parpol dapat mengumpulkan anggotanya di kantor parpol tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan/desa apabila mengalami kendala geografis dan transportasi. "Apabila dalam menghadirkan anggota di kantor tetap parpol tingkat kabupaten mengalami kendala geografis dan transportasi sehingga tidak memungkinkan anggota mendatangi kantor tetap parpol tingkat kabupaten, maka petugas penghubung parpol dapat menghadirkan anggotanya di kantor parpol tingkat kecamatan atau di kantor parpol tingkat kelurahan/desa untuk dilakukan verifikasi faktual oleh petugas verifikator KPU Sumenep", jelas Rahbini. Untuk diketahui oleh #TemanPemilih bahwa apabila petugas penghubung masih tidak dapat menghadirkan anggotanya ke kantor parpol, maka dapat dilakukan panggilan video kepada anggota yang tidak bisa hadir di kantor parpol. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH, ed: ATH/ foto: Rbn)

Sumenep, kab-sumenep.kpu.go.id-. Peringatan sumpah pemuda merupakan upaya kita untuk menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi menuju bangsa yang besar. Di lapangan upacara kantor KPU Sumenep, seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep baik komisioner maupun sekretariat melaksanakan upacara memperingati hari sumpah pemuda ke 94 tahun 2022.(Jumat, 28 Oktober 2022). Pemuda pada saat ini merupakan tokoh tokoh yang nantinya akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan pemuda saat ini juga akan menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Banyak sumbangsih yang telah diberikan oleh pemuda baik di kancah nasional maupun internasional. Upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri sendiri, akan tetapi butuh kerjasama semua pihak. Dan terhadap hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena ada tantangan yang tidak ringan. seperti dikutip dari sambutan Menpora RI. “Peringatan kali ini kita jadikan sebagai momentum dalam meningkatkan semangat kita membangun bangsa dan demokrasi,” jelas Rahbini, Plt Ketua KPU Sumenep yang menjadi inspektur upacara kali ini. (Kontributor : Heru/Editor: Heru,ATH / foto: Farid)

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. Setelah melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan Rapat Koordinasi Terkait Anggota Partai Politik Yang Tidak Dapat Ditemui dan Tidak Dapat Dilakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan dengan mengundang petugas penghubung dari 9 (sembilan) partai politik. (Jumat, 28 Oktober 2022). Rakor yang digelar di Rumah Pintar Pemilu Sultan Abdurrahman mulai pukul 15.00 WIB tadi siang dipimpin langsung oleh Rahbini, Plt. Ketua KPU Sumenep. Beliau menyampaikan bahwa KPU Sumenep telah 100% mendatangi tempat tinggal anggota parpol yang menjadi sampling pada tahapan verifikasi faktual, dan sekarang tiba masanya KPU Sumenep berkoordinasi dengan petugas penghubung parpol agar menghadirkan anggotanya yang tidak dapat ditemui dan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual di masing-masing kantor parpol. KPU Sumenep kemudian akan melakukan verifikasi faktual terhadap anggota yang dapat dihadirkan ke kantor masing masing parpol sesuai jadwal yang disampaikan kepada parpol yaitu pada tanggal 29 s/d 30 Oktober 2022. dan apabila tidak cukup waktu maka KPU Sumenep mempersilahkan parpol untuk memberitahukan kepada KPU Sumenep terkait tambahan waktunya. Apabila petugas penghubung masih tidak dapat menghadirkan anggotanya ke kantor parpol, maka dapat dilakukan panggilan video kepada anggota yang tidak bisa hadir di kantor parpol. “Kami harap petugas penghubung parpol bisa memaksimalkan untuk mengumpulkan anggota yang tidak dapat ditemui di kantor parpol untuk dilakukan verifikasi faktual dalam waktu dua atau tiga hari ini", jelas Rahbini. "Apabila anggota dimaksud masih tidak bisa dikumpulkan di kantor parpol, maka selanjutnya dapat dilakukan verifikasi faktual melalui panggilan video tentunya dengan cara yang sama yaitu dengan menunjukkan kartu tanda anggota parpol dan KTP elektronik”, tutup Rahbini. Terakhir pesan Rahbini yaitu agar parpol segera berkoordinasi dengan anggotanya yang harus dihadirkan ke kantor parpol untuk diverifikasi faktual, dan menyampaikan kesiapan dan jadwal pelaksanaannya agar KPU bisa menyusun jadwal kunjungan verifikasi faktual ke masing-masing kantor parpol. (Kontributor : Heru/Editor: Heru,ATH/foto: Farid).

Sumenep, kab-sumenep.kpu.go.id - Selain menyebar di wilayah kecamatan di daratan, pada hari ini (Rabu, 26/10/2022) KPU Sumenep mengirimkan tim verifikator untuk melaksanakan verifikasi faktual di wilayah kepulauan, yaitu kecamatan Giligenting, Kecamatan Talango, Kecamatan Nonggunong, dan Kecamatan Gayam. Selain di wilayah kepulauan, terdapat 1 kecamatan di wilayah daratan yang juga memiliki sebaran desa di kepulauan, yakni kecamatan Dungkek yang terdiri Desa Banraas dan Desa Bancamara yang lebih dikenal dengan sebutan pulau oksigen. Komisioner, Sekretaris, beserta Kepala Sub Bagian pada saat yang sama juga melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan parpol di beberapa kecamatan. Beberapa diantaranya yaitu Syaifurrahman, Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumenep yang melaksanakan supervisi dan monitoring di wilayah kecamatan Ganding dan kecamatan Guluk-Guluk. Sedangkan Rafiqi, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sumenep melaksanakan supervisi dan monitoring ke wilayah kecamatan Giligenting. Siang tadi Rafiqi beserta petugas verifikator menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan Camat Giligenting. Kapolsek Giligenting, dan Danramil Giligenting daam rangka memberitahukan kegiatan yang dilaksanakan KPU Sumenep pada tahapan verifikasi faktual saat ini. "Pelaksanaan verifikasi faktual sampai saat ini berjalan lancar dan aman berkat koordinasi dan komunikasi yang dibangun baik antara KPU Sumenep dengan stake holder di wilayah Pemerintah Kabupaten Sumenep termasuk juga kepada pihak keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI", terang Rafiqi. Hingga kemarin, KPU Sumenep sudah berhasil melakukan verifikasi faktual sebanyak 1.836 anggota dari total 2.648 anggota yang menjadi sampling verifikasi faktual keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2024. Untuk diketahui oleh #TemanPemilih bahwa dalam waktu dekat KPU Sumenep akan melaksanakan koordinasi dengan petugas penghubung parpol untuk menyampaikan nama-nama anggota yang tidak dapat ditemui oleh petugas verifikator untuk dikumpulkan dan dilakukan verifikasi faktual di kantor parpol masing-masing. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/ ed: ATH/ foto: Saleh)