Berita Terkini

Surabaya, kab-sumenep.kpu.go.id - 2 (dua) hari menjelang pelaksanaan verifikasi faktual, KPU Sumenep menghadiri forum rakor KPU Jatim, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada pukul 19.00 WIB setelah tadi siang digelar acara pembukaan kegiatan rakor persiapan verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024. Rakor pada malam hari tadi diawali dengan paparan materi dari Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu Muh. Ikhwanudin, dan Satrio Purnomo Purwodigdo selaku Anggota Bawaslu Jatim. Materi pertama disajikan oleh Purnomo yang menjelaskan terkait titik rawan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan, domisili, dan keanggotaan partai politik. Beliau menjelaskan bahwa titik rawan dalam verifikasi faktual yang pertama yaitu KPU harus memastikan sudah bersuratan kepada parpol tentang mekanisme dan pemberitahuan jadwal verifikasi faktual; dan yang kedua memastikan KPU dalam melakukan verifikasi faktual menggunakan formulir yang benar. Materi Kedua disampaikan oleh Ikhwanudin, dan Beliau menjelaskan mengenai tugas-tugas Bawaslu. “Ada 3 tugas utama Bawaslu, yang pertama adalah Pencegahan, yang kedua Pengawasan, dan yang ketiga adalah Penindakan”, terang Ikhwan. Perlu diketahui bahwa 2 hari lagi tepatnya tanggal 15 Oktober 2022 adalah memasuki jadwal tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Verifikasi faktual dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung keberadaan dan domisili kantor, kepengurusan parpol tingkat Kabupaten, serta keanggotaan parpol. Rahbini, Plt. Ketua yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumenep menyampaikan “KPU Sumenep akan melakkan verifikasi kepengurusan partai politik dan domisili kantor parpol, serta melakukan verifikasi keanggotaan parpol“, jelas Rahbini. “Verifikasi keanggotaan parpol dilaksanakan dengan cara mendatangi secara langsung ke rumah-rumah anggota parpol yang telah dicuplik sampelnya melalui SIPOL dengan metode kriejcie dan morgan untuk membuktikan kebenaran keanggotaan partai politik sebagaimana ketentuan petunjuk teknis yang diatur dalam Keputusan KPU nomor 384 tahun 2022”, tutup Rahbini. Untuk diketahui oleh #TemanPemilih bahwa pasca rakor persiapan verifikasi faktual di Surabaya kali ini, KPU Sumenep akan segera menggelar Rakor dan Sosialisasi, serta Bimbingan Teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 dengan melibatkan partai politik, dan petugas verifikasi faktual. Dalam acara tersebut, KPU Sumenep juga berencana melibatkan Bawaslu Sumenep untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan dimaksud. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/ed: ATH/foto:ATH)  

Surabaya, kab-sumenep.kpu.go.id - Selama 2 hari kedepan tanggal 13-14 Oktober 2022, KPU Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Ballroom Platinum Hotel Surabaya. Dalam rakor kali ini, KPU Provinsi Jawa Timur juga turut mengundang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam pembukaan kegiatan rakor, berkesempatan hadir yakni Idham Holik Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Republik Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahannya. Dalam sambutannya Idham mengapresiasi kinerja pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur dalam mengkoordinasi KPU Kabupaten/Kota selama pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan parpol calon peserta pemilu 2024. Beliau juga meminta terhadap persiapan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual nanti, semua dapat menyusun jadwal pelaksanaannya dan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat. “KPU dan Bawaslu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Kebersamaan menjadi modal kita, karena dengan bersama-sama tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik” pesan Idham. “Sekali lagi kebersamaan adalah kekuatan kita dalam penyelenggaraan Pemilu 2024”, tegas Idham. Pada kesempatan tadi, Choirul Anam Ketua KPU Provinsi Jawa Timur juga memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rakor bersama antara KPU dan Bawaslu se-Jawa Timur. Dalam sambutannya Anam menyampaikan bahwa agar KPU dan Bawaslu sama-sama memiliki persamaan pandangan terhadap pelaksanaan tahapan verifikasi faktual nanti. “Selain itu juga dibutuhkan sinergitas terutama antara KPU dan Bawaslu di masing-masing Kabupaten/Kota, seperti yang kami lakukan juga di tingkat Provinsi Jawa Timur”, pesan Anam. Untuk diketahui oleh #TemanPemilih bahwa utusan KPU Sumenep yang menghadiri kegiatan tersebut terdiri dari Rahbini Plt. Ketua KPU Sumenep, Deki Prasetia Utama Divisi Hukum & Pengawasan, Rafiqi Divisi SDM & Parmas, serta Adi Tri Hartanto Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/ed: ATH/foto: ATH)  

Sumenep, kab-sumenep.kpu.go.id - Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU nomor 384 tahun 2022, terdapat tiga metode yang dapat diterapkan secara bertahap oleh KPU Sumenep nanti pada saat melaksanakan verifikasi faktual. Perlu diketahui pada tgl 15 Oktober s/d 4 November 2022 KPU Sumenep akan melaksanakan tahapan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, domisili kantor tetap, dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2024. Ada 3 (tiga) metode yang dapat digunakan KPU Sumenep dalam pelaksanaan verifikasi faktual khususnya terhadap keanggotaan parpol. Yang pertama adalah mendatangi tempat tinggal anggota parpol yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota parpol dalam rangka melakukan verifikasi faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan parpol calon peserta Pemilu dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Yang kedua apabila anggota parpol tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, petugas verifikasi faktual berkoordinasi dengan petugas penghubung / LO parpol untuk menghadirkan langsung anggotanya di kantor tetap parpol paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual keanggotaan, dan apabila petugas penghubung / LO tidak dapat menghadirkan anggotanya yang tidak dapat ditemui, maka petugas verifikasi faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir. Yang ketiga petugas verifikasi faktual dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila anggota parpol tidak berada di tempat tinggal dan petugas penghubung / LO tidak dapat menghadirkan anggotanya di kantor tetap parpol. (Kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/sumber: Kpts KPU nomor 384 tahun 2022/foto: Rezha)

Kota Madiun, kab-sumenep.kpu.go.id - Pasca rakor kemarin, pada hari ini (Rabu, 12/10/2022) KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Rekapitulasi dilaksanakan dengan cara membacakan hasil verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan parpol oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pada kesempatan tadi, Rahbini Plt. Ketua sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan  membacakan hasil verifikasi administrasi perbaikan di tingkat KPU Sumenep. Perlu diketahui bahwa parpol yg melakukan perbaikan dokumen persyaratannya dan dinyatakan diterima perbaikannya sebanyak 20 (dua puluh) parpol, diantaranya yaitu: PPP, PKB, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Prima, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garuda, dan PKP Indonesia.  Sedangkan 4 (empat) parpol yang tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan hasil perbaikan dan tidak dilanjutkan verifikasi administrasi tahap ke-2 terdiri dari: Parsindo, Partai Republik, Partai Republikku Indonesia, dan Partai Republik Satu. Dari 20 (dua puluh) parpol yang melakukan perbaikan, terdapat total sebanyak 3.487 anggota yang diinputkan ke SIPOL. Sebagaimana yang dibacakan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan di tingkat provinsi, bahwa total yang telah diverifikasi sebanyak 3.487 anggota, dengan rincian jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.183 anggota, sedangkan jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 2.304 anggota. Untuk diketahui oleh #TemanPemilih bahwa pengumuman parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022, sedangkan tahapan verifikasi faktual kantor, kepengurusan, dan keanggotaan parpol di tingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober s/d 4 November 2022. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/ed: ATH/foto: Rezha)

Kota Madiun, kab-sumenep.kpu.go.id - Pasca veriikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan parpol hasil perbaikan kemarin, pada hari ini (Selasa, 11/10/2022) KPU Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dan persiapan rekapitulasi hasil veriikasi administrasi perbaikan di Kota Madiun. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Provinsi Jawa Timur beserta Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur.  Sedangkan dari KPU Kabupaten/Kota dihadiri oleh Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi SDM & Parmas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi & Hubungan Masyarakat, serta Admin SIPOL masing-masing KPU Kabupaten/Kota. “Diperlukan management yang baik untuk menghadapi verifikasi faktual, bagaimana menata SDM, dan mengefektifkan waktu yang tersedia”, Pesan Choirul Anam, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur pada acara pembukaan yang diselenggarakan di Kantor KPU Kota Madiun tadi siang. Rapat Koordinasi KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota dilanjutkan kembali pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB. Rochani Divisi Litbang dan SDM menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota penting untuk melakukan rapat koordinasi dengan Bupati dan jajaran forkopimda di daerah masing-masing seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam rangka menyamakan persepsi dan memohon dukungan terkait pelaksanaan tahapan verifikasi faktual yang akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober s/d 4 November 2022. Kemudian Miftahur Rozaq juga berpesan agar KPU Kabupaten/Kota benar-benar merealisasikan program dan kegiatan yang telah dibahas pada saat rapat pimpinan (Rapim) beberapa waktu yang lalu. Beliau juga mengingatkan bahwa di akhir bulan akan diadakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia pada kesempatan kali ini juga menyampaikan agar seluruh personil KPU Kabupaten/Kota untuk menjaga kesehatan karena pada saat rapim kemarin banyak yang dalam kondisi sakit. Beliau juga mengingatkan kepada semua peserta bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang dibutuhkan bukan hanya pengalaman, melainkan harus benar-benar memahami terkait regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru. Selanjutnya Mohammad Arbayanto Divisi Hukum dan Pengawasan juga berpesan kepada peserta agar dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual benar-benar mempersiapkan administrasi dan dokumen-dokumen apa saja yang perlu didokumentasikan seperti surat keterangan, berita acara, dan lain sebagainya. Beliau juga menyampaikan agar masing-masing KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan diri terkait kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika melaksanakan tahapan tersebut. Terakhir Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini juga berkesempatan dalam memberikan arahannya terutama untuk para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota agar mempersiapkan terkait anggaran tahapan verifikasi faktual yang akan dilakukan. Juga terkait kendaraan dinas untuk Komisioner dan Sekretaris akan diselesaikan serah terimanya dalam minggu ini. Untuk diketahui oleh #TemanPemilih bahwa kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan kali ini rencananya dilaksanakan selama 2 (dua) hari hingga esok (Rabu, 12/10/2022) di Kota Madiun. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/ed: ATH/foto: ATH)

Kota Madiun, kab-sumenep.kpu.go.id - Dalam mempersiapkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi hasil perbaikan keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2024 di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur, malam hari tadi (Selasa, 11/10/2022) dilaksanakan rakor untuk memastikan seluruh KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan berita acara verifikasi administrasi perbaikan melalui SIPOL. Insan Qoriawan, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Timur mengingatkan bahwa setelah pengumuman KPU RI terkait parpol yang lolos tahapan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan kepada parpol yang akan dilakukan verifikasi faktual. Insan juga meminta agar KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana pelaksanaan tahapan verifikasi faktual. “17 hari pertama idealnya KPU Kabupaten/Kota sudah menyelesaikan verifikasi faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan parpol, sehingga 4 hari sisanya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan dan finalisasi hasil verifikasi faktual”, pesan Insan. “Tentukan variable dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual khususnya terhadap keanggotaan parpol, terutama untuk Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi geografis terutama kepulauan seperti di Kabupaten Sumenep”, pungkas Insan. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi, Insan dalam kesempatan rakor tadi memastikan satu persatu terkait data hasil verifikasi administrasi perbaikan yang telah diterima dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota melalui SIPOL. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/ed: ATH/foto: ATH)