KPU Dalam Berita

Gresik,kab-sumenep.kpu.go.id-. Tahapan kampanye Pemilu 2024 sudah di depan mata, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan dengan mengundang 38 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang dilaksanakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Kebomas Gresik yang diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM dan Kasubbag Tekmas. Minggu (6 Agustus 2023). Rakor dibuka oleh Choirul Anam, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Disampaikan Terima kasih kepada seluruh peserta sudah hadir dan acara dapat dimulai tepat waktu pada pukul 19.00 WIB “Saya mengapresiasi karena setiap kegiatan divisi sosdiklih parmas dan SDM selalu dapat dimulai tepat waktu,” tegas Cak Anam. Terkait materi yang akan kita bahas dalam rakor, bahwa PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye sudah terbit, Nantinya perlu koordinasi dengan stake holder dan beberapa pihak terutama pemerintah daerah masing-masing dan hal ini bisa di segerakan, sehingga nanti tgl 28 november saat masa kampanye  KPU kab/kota sudah siap. Salah satu agenda yang akan dibahas pada rakor kali ini yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ada beberapa yg harus disiapkan, yaitu lihat lagi arsip di Pemilu 2019 terkait penempatan Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye agar dipelajari lagidan jadikan referensi, selanjutnya KPU kab/kota akan membuat keputusan terkait lokasi penempatan alat peraga dan bahan kampanye. Choirul Anam juga meminta kepada kpu kab/kota untuk benar-benar memanfaatkan media sosial sebagai corong penyebaran informasi. “Terkait tahapan kampanye, Saya berharap dan menghimbau agar KPU berkoordinasi dengan stake holder terkait,” tegas Choirul Anam.  Selanjutnya Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan bahwa beberapa aturan yang berpotensi menjadi kendala pada tahapan kampanye nantinya dapat diketahu lebih awal dan antinya akan disampaikan saat mengikuti rakor tingkat nasional. Selain itu pada Rakor kali ini juga membahas membahas persiapan kirab Pemilu 2024 di Jatim melalui jalur V Yang akan diterima pertama kali di Sidoarjo pada 20 Agustus mendatang. Hadir pula dalam kesempatan kali ini Anggota KPU Kabupaten /Kota yaitu  Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq, Nurul Amalia, Rochani, Sekretaris Nanik Karsini, Kabag  Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (Tekmas), Kasubbag Partisipasi Masyarakat, serta jajaran staf terkait. (Kontributor : Adi/Editor: Heru/ foto: Adi).

Jakarta,kab-sumenep.kpu.go.id-. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024, KPU melaksanakan Rapat Kerja Teknis Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan mulai tanggal 2 s/d 4 Agustus yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi pesesta kali ini yaitu anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota Divisi Sosdiklih dan Parmas serta Kabag atau Kasubbag yang memiliki tgas dan fungsi pengelolaan partisipasi dan hubungan masyarakat. Kegiatan Rakor diawali dengan laporan panitia yang disamaikan oleh Kabiro Parmas, Cahyo Ariyanto. Disampaikan bahwa tujuan Rakernis kali ini yaitu untuk menyampaikan arah kebijakan pimpinan KPU untuk kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilu tahun 2024 mendatang, pengenalan Siparmas serta konsolidasi program Pendidikan pemilih. Rabu, (2 Agustus 2023). Dilanjutkan dengan sambutan dari ketua KPU, Hasyim Asyari. Pada kesempatan kali ini Hasyim Asyari menyampaiakn beberapa hal diantaranya yaitu tentang pesan apa yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat terkait Pemilu, sasaran sosialisasi, kelompok-kelomok yang akan menerima sosisialisasi dilihat dari latar belakangnya, metode yang akan digunakan dalam sosialisasi, strategi serta waktu pelaksanaan sosialisasi. “Secara teori, pemilih yang hadir ke TPS ditentukan oleh dua faktor yaitu profil calon dan visi misi calon,” jelas Hasyim. Hasyim juga menyampaikan bahwa target partisipasi masyarakat dalam renstra yang telah disusun yaitu sebesar 77,5 % tingkat nasional. Berdasarkan pengalaman Pemilu yang lalu bahwa jumlah surat suara tidak sah tertinggi yaitu pada pemilihan DPD, dan ini perlu menjadi PR kita Bersama untuk memperbaikinya. Semoga pada pertemuan kali ini nantinya akan memberikan ilmu baru menghadapi Pemilu 2024 mendatang. (Kontributor : Adi/Editor: Heru/ foto: Adi).

Pacitan,kab-sumenep.kpu.go.id-. Perjalanan kirab bendera Pemilu Tahun 2024 di wilayah Jawa Timur saat ini sudah memasuki titik akhirnya, yaitu di wilayah Kabupaten Pacitan. Minggu23 Juli 2023. Selanjutnya bendera kirab akan diserahterimakan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melalui KPU Pacitan ke KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui KPU Gunung Kidul. Penyerahan bendera kiran kali ini diikuti oleh 145 komisioner KPU provinsi maupun KPU Kabupaten/kota dengan memakai pakaian adat daerahnya masing-masing. apel pelepasan dilaksanakan di kantor KPU Pacitan dan disambut oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se kabupaten Pacitan di gapura perbatasan Jawa Timur - Jawa Tengah. Senin, (24 Juli2023). Perlu diketahui bahwa kirab bendera Pemilu kali ini telah melewati 12 kabupaten/kota, mulai 9 Mei 2023. Artinya sudah memakan waktu selama 76 hari dan telah dilakukan pergantian bendera sebanyak tiga kali. Diawali dengan dilakukan prosesi pecah kendi sebagai wujud ikhtiar KPU se Jawa Timur untuk membuang segala macam persoalan yang terjadi pada Pemilu ke depan. “Hal ini menjadi bentuk pengharapan bahwa tidak hanya serah terima Pemilu yang dilancarakan, namun lebih dari itu, penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai,” jelas Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas Gogot Cahyo Baskoro saat memberikan sambutan. Gogot mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-tean KPU di Jawa Timur dan memberikan apresiasi dan terimakasih mendalam kepada seluruh jajaran KPU DIY dan KPU Gunung Kidul. Prosesi serah terima dilaksanakan di Taman Budaya Gunung Kidul, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Gunung Kidul Heri Susanto, jajaran forkopimda, perwakilan partai politik peserta pemilu, serta perwakilan Organisasi kepemudaan/Organisasi kemasyarakatan. Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan berharap tidak hanya sosdiklih saja yang berbasis nilai budaya. Namun juga pelaksanaan pemilu yang harapannya dapat dilakukan dengan tepa selira. Sehingga dapat berjalan dengan rukun dan demokratis. Hadir dari KPU Jatim selain Gogot, Anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq, Insan Qoriawan, Rochani, Sekretaris Nanik Karsini, serta jajaran staf subbag terkait. Sedangkan dari KPU Kabupaten/Kota masing-masing hadir Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Sekretaris, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. (Kontributor : Adi/Editor: Heru/ foto: Adi).

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-.  Memenuhi undangan dari salah satu provider komunikasi yang bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Sumenep, Rafiqi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep Divisi SDM dan Parmas   menjadi salah satu pemateri dalam acara Teman Pintar Smartfrend Community Sumenep dengan mengambil tema "Peran Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi". Sabtu, 22 Juli 2023. Acara kali ini dibuka oleh Achmad Fauzi yang juga merupakan Bupati Sumenep. Pada kesempatan kali ini Achmad Fauzi menekankan pentingnya generasi muda dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan. “Tularkan ilmu yang didapatkali ini dan pada saat Pemilihan nanti,gunakan hak pilih sesuai hari nurani,” pesan Achmad Fauzi. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Rafiqi dengan mengambil tema “Pemilih Cerdas, Demokrasi berkualitas,”. Disampaikan oleh Rafiqi terkait definisi demokrasi, Pemilu, siapa saja yang berhak menjadi pemilih, penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan beserta jumlahnya yang ada di Kabupaten Sumenep, parpol peserta Pemilu tahun 2024 mendatang, logo maskot Pemilu 2024, pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, jumlah Daftar Pemilih Tetap, serta tahapan Pemilu yang saat ini sedang berjalan. “ Penyelenggara berintegritas, pemilih cerdas, demokrasi berkualitas Insyaallah dapat melahirkan pemimpin yang kerintegritas,” tutup Rafiqi.(Kontributor : Heru/Editor: Adi Tri H/ foto: Reza).

Surabaya, kab-sumenep.kpu.go.id.-. KPU Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Reviu Penetapan Besaran Biaya Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 bagi KPU Provinsi dan tiga puluh delapan KPU kabupaten/kota se Jawa Timur di Surabaya yang rencananya akan dilaksanakan selam dua hari. Adapun pejabat yang terlibat dalam kegiatan reviu tersebut adalah Ketua KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Senin (17 Juli 2023). Suharto selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan reviu merupakan perintah Sekretaris Jenderal KPU RI agar besaran biaya pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 direviu terlebih dahulu oleh masing-masing BPKP Perwakilan Provinsi sebelum ditetapkan dan disahkan. Selain itu, Suharto juga menyampaikan bahwa Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur tidak dapat hadir secara langsung atau diwakilkan kepada masing-masing staf mengingat bahwa KPU RI sedang melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang melibatkan Divisi Parmas dan Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia di Simalungun Sumatera Utara mulai tanggal 16-19 Juli 2023. Dalam sambutan dan pengarahannya, Choirul Anam Ketua KPU Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa kegiatan reviu besaran biaya pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 penting dilakukan agar dalam proses pengadaan, pengelolaan, sampai dengan distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke KPPS dapat berjalan dengan baik serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. “Reviu besaran biaya pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 agar dilakukan dengan penuh ketelitian dan kehatia-hatian mengingat bahwa wilayah Jawa Timur yang luas serta jumlah DPT dan TPS yang sangat banyak sehingga akan menimbulkan kesenjangan anggaran yang cukup lebar antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya,” harap Choirul Anam. khususnya Kabupaten Sumenep karena merupakan wilayah kepulauan. Kondisi geografis, cuaca yang tidak menentu, serta sedikitnya angkutan laut berpotensi berdampak pada kenaikan ongkos distribusi logistik karena harus sewa kapal atau bahkan helikopter sebagaimana yang pernah dilakukan. Setelah Kegiatan Reviu Penetapan Besaran Biaya Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan reviu terhadap Rencana Anggaran Biaya Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Berdasarkan hasil reviu dimaksud, Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengapresiasi Rencana Anggaran Biaya Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 KPU Kabupaten Sumenep karena telah disusun dengan sangat rinci dan logis meskipun terdapat beberapa satuan harga yang dilakukan penyesuaian. Pasca reviu tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan BPKP Perwakilan Provinsi jawa Timur akan melakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Reviu yang rencananya Berita Acara dimaksud akan dilaporkan dan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI. (Kontributor : Yudi/Editor: Heru/ foto: Dedeng)

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. Setelah masa tahapan perbaikan berkas administrasi pencalonan Bacaleg selesai, tahapan berikutnya adalah verifikasi administrasi berkas pencalonan bacaleg. Dimana sebelumnya parpol mengajukan permintaan pembukaan akses SILON untuk melakukan perbaikan atau melengkapi berkas yang dirasa salah atau belum ada. Guna menyamakan persepsi tentang proses verifikasi, Deki Prasetia Utama melakukan breafing terkait pemeriksaan perbaikan dokumen bacaleg tersebut. Senin (17 juli 2023). Dalam arahannya Deki Prasetia Utama, Komisiner KPU Kabupaten Sumenep yang menggawangi tahapan pendaftaran bacaleg ini menyampaikan bahwa tahapan verifikasi saat ini relative lebih pendek waktunya dikarenakan adanya surat dari KPU RI nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persuaratan Bakal Calon. “Saya harap teman- teman verifikator untuk lebih teliti dan berhati hati dalam melakukan verifikasi administrasi melalui aplikasi SILON nantinya,” harap Deki Prasetia Utama. Selanjutnya  Adi Tri Hartanto, kasubbag  juga memberikan sedikit gambaran terkait tahapan verifikasi nanti. Dimana pada prinsipnya bahwa proses pemeriksaan atau klarifikasi nantinya hampir sama seperti pelaksanaan verifikasi sebelumnya.(Kontributor : Heru/Editor: Adi Tri H/ foto: Kasman).