Berita Terkini

KPU Sumenep Konsultasi ke KPU Jatim, Pasca Terpilihnya Ketua Sebagai Anggota Bawaslu Jatim

Surabaya, kab-sumenep.kpu.go.id - Dengan diterbitkannya pengumuman Bawaslu Republik Indonesia tentang hasil uji kelayakan calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits Ketua KPU Sumenep dinyatakan lulus sebagai 3 (tiga) besar calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, pada siang hari tadi (Senin, 19 September 2022) KPU Sumenep melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Sumenep. Sebagai pelaksana kegiatan koordinasi dan konsultasi yakni Rafiqi, Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Sumenep, serta Adi Tri Hartanto Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang sekaligus melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait hasil evaluasi tahapan vermin di tingkat KPU Sumenep. Yang jadi pokok pembahasan dalam kegiatan konsultasi dimaksud diantaranya yaitu tentang rencana tindak lanjut pasca terpilihnya Ketua KPU Sumenep sebagai anggota Bawaslu Jawa Timur, rencana rekrutmen petugas verifikasi faktual keanggotaan Parpol, dan penyampaian hasil evaluasi tahapan vermin di tingkat KPU Sumenep. Dalam waktu dekat KPU Sumenep perlu segera menindaklanjuti dalam rapat pleno untuk membahas dengan membahas permasalahan dimaksud berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari Rochani, Komisioner Divisi Litbang dan SDM KPU Jatim. "Kami akan sesegera mungkin membahas hal ini dalam rapat pleno untuk menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Sumenep hingga dilantiknya Warits sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur", jelas Rafiqi. "Pasca pelantikan tersebut, kami akan kembali melakukan rapat pleno untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Sumenep hingga proses pelantikan PAW Anggota KPU Sumenep oleh KPU Republik Indonesia. Setelah dilantiknya anggota hasil PAW, baru kemudian akan menggelar rapat pleno untuk pemilihan Ketua KPU Sumenep yang definitif" tegas Rafiqi. (Kontr: Humas KPU Sumenep/Ed: ATH/foto:staf KPU Jatim)

Jeda Waktu masa Verifikasi, KPU Kabupaten Sumenep lakukan Evaluasi

Sumenep, kab-sumenep.kpu.go.id -  Setelah beberapa waktu lalu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024,  pada jeda waktu kali ini KPU Sumenep melaksanakan kegiatan Evaluasi pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik. (Minggu, 18 September 2022). Evaluasi dirasa perlu agar pada saat tahapan berikutnya yaitu verifikasi administrasi hasil perbaikan oleh partai politik bisa berjalan dengan baik pula. Hal itu disampaikan oleh A.Warits, Ketua KPU Kabupaten Sumenep pada saat membuka kegiatan rapat evaluasi kali ini. Seperti diketahui bahwa saat ini partai politik sedang melakukan perbaikan data di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terutama data keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maupun data yang dinyatakan Belum memenuhi Syarat (BMS). "Salah satu penyebab pelaksanaan verifikasi administrasi kemarin bisa berjalan dengan baik adalah karena kekompakan, kebersamaan dan kerjasama yang baik  kita semua dan ini diharapkan agar tetap bisa dipertahankan," jelas Warits.  Ada beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi pelaksanaan verifikasi beberapa waktu lalu. Akan tetapi yang paling menonjol adalah jaringan atau server  yang kurang maksimal apabila verifikasi administrasi dilaksanakan pada siang hari, sehingga pelaksanaan verifikasi lebih banyak dilaksanakan pada malam hari bahkan sampai dini hari pada saat server lancar. Sementara itu Deki Prasetia Utama, Komisioner KPU Divisi Hukum menyampaikan tentang pentingnya kita semua untuk memahami regulasi yang ada, agar apabila ada masyarakat yang bertanya terkait kepemiluan, kita bisa memberikan gambaran terutama terkait tahapan yang sedang berjalan.  Dengan semakin padatnya kegiatan yang akan dihadapi di waktu yang akan datang, tentunya diperlukan kondisi fisik yang prima. Sesuai dengan petunjuk KPU RI bahwa dalam waktu dekat komisioner dan seluruh staff KPU Baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota akan melaksanakan general chek-up, guna memastikan bahwa kondisi fisik penyelenggara Pemilu khususnya KPU dalam kondisi yang prima. "Segera kita akan bersuratan kepada instansi terkait guna pelaksanaan general chek-up ini," tutup Dewiyani, Sekretaris KPU Kabupaten  Sumenep. (kontr: Heru, ed:Heru,foto: Farid)

Pengarahan Umum Sekretaris Jenderal KPU Akhiri Rangkaian Kegiatan Rakornas Manado

Manado, kab-sumenep.kpu.go.id - Seluruh rangkaian acara diskusi panel telah selesai, dan pada malam hari kemarin (Jum'at, 16/09/2022) dilangsungkan acara Penutupan Kegiatan Rakornas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada pukul 19.00 WITA di Novotel Hotel Manado Convention & Center. Unsur KPU Republik Indonesia yang turut hadir pada kegiatan penutupan rakornas yakni Anggota KPU August Mellaz, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno serta Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi. Serta yang juga turut mendampingi yaitu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara.  Pada kesempatan acara penutupan kemarin malam, August Mellaz menyampaikan kesimpulan dari kegiatan rakornas yang mengundang sejumlah pembicara berkompeten. Mulai dari diskusi panel 1 dengan narasumber dirinya sendiri, bersama Anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik Dirjen Polpum Kemendagri, Rahmat Santoso, dilanjutkan diskusi panel 2 dengan pembicara News Anchor Inews Anisha Dasuki dan Pimpinan Redaksi IDN Times Uni Lubis dan diakhiri dengan diskusi panel 3 dengan pembicara Drone Emprit Yan Kurniawan serta Executive Producere Kompas TV Abie Besman. August berharap seluruh peserta bisa mengaplikasikan dan menyampaikan kembali ke jajaran KPU masing-masing. Beliau juga menekankan pentingnya pengemasan informasi kepemiluan yang tepat, agar pesan bisa tersampaikan kepada peserta pemilu dan masyarakat.  Sebagaimana rundown kegiatan rakornas, pada kesempatan tadi malam, Bernad Dermawan Sutrisno memberikan pengarahan umum kepada seluruh peserta rakornas.  Beliau merespon sejumlah pertanyaan dan usulan dari peserta rakor yang muncul setiap sesi diskusi panel. Salah satunya yaitu usulan pemenuhan SDM, anggaran serta sarana dan prasarana. Terkait kekurangan SDM, Bernad mengungkap akan ada menambah formasi PPPK sebanyak 1.352 yang akan dibuka per Oktober 2022 nanti. Adapun terkait anggaran beliau menyampaikan akan ada penambahan anggaran di akhir tahun, dan saat ini KPU sedang merevisi tambahan anggaran dimaksud. Sementara terkait sarpras, Bernad menjelaskan bahwa perbaikan baru bisa dilakukan dalam bentuk perbaikan kecil, KPU belum bisa membangun kantor baru.  "Namun untuk beberapa usulan khusus terkait dengan daerah-daerah bencana maupun yang tidak memiliki kantor, kita  mengupayakan untuk melakukan pembangunan tahun ini", jelas Bernard. Bernard juga menyampaikan terkait rencana medical check up bagi seluruh ketua, anggota, sekretaris hingga pegawai (PNS, PPNPN) KPU, KPU provinsi KIP Aceh dan KPU/KIP kab/kota untuk menjamin kesehatan penyelenggara pemilu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan.  Di akhir rangkaian acara penutupan, Hasyim Asy'ari Ketua KPU RI menyampaikan bahwa tersampaikannya pesan kepemiluan kepada peserta pemilu ataupun masyarakat, ditentukan oleh siapa penyampai pesan, media penyampai pesan, serta metode dan strategi yang digunakan. Oleh karena itu jajaran KPU perlu memerhatikan hal dimaksud agar informasi yang disampaikan mudah dipahami hingga mampu diterima dengan baik oleh penerima pesan. Meskipun idealnya seperti itu, Hasyim meminta peserta rakor yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia untuk menindaklanjuti hasil rakor secara tepat, mengingat tidak semua materi yang disampaikan selama kegiatan rakornas bisa diterapkan di masing-masing daerah. "Untuk itu, kita jangan menggurui maupun menganggap remeh  masyarakat di berbagai daerah, karena masyarakat itu cerdas dengan cara mereka sendiri", pungkas Hasyim saat menutup kegiatan rakornas. (Kontr: Humas KPU Sumenep/Ed:ATH/foto:ATH)

Materi Tentang Echo Chamber dan Strategi Mitigasi Isu Hoax dan Disinformasi Pemilu Tutup Kegiatan Diskusi Panel Rakornas Manado

Manado, kab-sumenep.kpu go.id - Di sesi akhir Diskusi Panel dalam Rapat Koordinasi Nasional ini dipimpin Reni Rinjani, Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia yang didapuk sebagai moderator. Tema yang dibahas di akhir Diskusi panel ini yakni “Memperluas Ruang Gema (Echo-Chamber) Pemilu melalui Optimalisasi Peran KPU serta Kolaborasi Media dan Teknologi Informasi” dengan narasumber Yan Kurniawan dari Drone Emprit; sedangkan tema terakhir adalah “Strategi Mitigasi Isu Hoaks dan Disinformasi Pemilu melalui Kolaborasi Media dan Teknologi Informasi” dengan narasumber Abie Besman yang merupakan Executive Producere Kompas TV.  

Anisha Dasuki dan Uni Lubis Ajarkan Peserta Tentang Publik Speaking dan Strategi Untuk Sasar Generasi Millennial dan Gen Z

Manado, kab-sumenep.kpu.go.id - Pada sesi kedua rakornas hari ini (Jum'at, 16/09/2022) dilanjutkan dengan acara Diskusi Panel -2 dimulai pada pukul 14.00 WITA tepat   bertempat di gedung yang sama yaitu Hotel Novotel Manado Convention & Center. Diskusi Panel - 2 siang tadi dipimpin oleh moderator Ferry Daud Liando yang merupakan Akademisi di Universitas Sam Ratulangi Manado  Tema diskusi pada sesi kedua kali ini ada 2 (dua) tema yakni “Strategi dan Metode Komunikasi Publik yang Efektif dan Partisipatif bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Menyukseskan Pemilu 2024” dengan narasumber Anisha Dasuki dari News Anchor iNews; dan "Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Potret Anak Muda dan Demokrasi" dengan narasumber Uni Lubis dari Pemimpin Redaksi IDN Times. Anisha Dasuki dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk menjadi public speaking harus memiliki modal 3 (tiga) hal yaitu kredibel; meyakinkan; dan diandalkan.  "Seorang public speaker mula-mula harus bisa mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Ada beberapa jenis public speaker, yaitu yg pertama adalah formal speaker (pembicara yg menjadi pejabat publik); Practical Spekaer (pembicara yang interaktif dengan audience); Oration Speaker (pembicara yang kaya akan perbendaharaan kata);Social Speaker (pembicara yang sangat memperhatikan impact story)", terang Anisha. Beliau juga menjelaskan terkait elemen-elemen yang ketika berbicara setidaknya harus memperhatikan beberapa hal, yang pertama adalah greeting & introduction, anda harus bisa ucapkan salam dalam bahasa daerah, dan menjelaskan poin penting yang ingin disampaikan.  Yang kedua adalah Knowing Your Audience, kenali siapa yang menjadi audien anda. Yang ketiga adalah Nervous Handling, kita harus bisa kendalikan perasaan nervous dg beberapa cara diantaranya bisa dengan ambil dan buang nafas panjang, observasi, streching, menampilkan lion face, dan belajar sebelum perform (practice make perfect). Yang keempat adalah memperhatikan visual/penampilan. Yang kelima yaitu Vocal Prinsiples (intonasi, artikulasi, power, kecepatan berbicara, dan penguasaan diksi). Yang keenam Be Effective Speaker. Formula good speaker (80% connection, 10% intonasi dan artikulasi, sisanya 10% adalah ice breaking). Kemudian narasumber berikutnya Uni Lubis menjelaskan seputar aspirasi millenial dan gen Z di Pemilu 2024. "Salah satu tantangan KPU sekarang adalah bagaimana cara memastikan anak muda di Indonesia untuk mau menyalurkan hak pilihnya", jelas Uni. KPU sebenarnya bisa menyasar benerasi millenial dan gen Z dengan memanfaatkan trending topik mengenai isu-isu yang akan diangkat. Dengan peserta ribuan seperti sekarang ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk menaikkan isu menjadi salah satu trending tropic di medsos seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh IDN Times, populasi usia produktif di Indonesia yaitu sebanyak 70,72% dari total penduduk Indonesia, generasi millenial sebanyak 25,37%, dan gen Z sebanyak 27,54%, dimana generasi millenial lebih berpengalaman dalam karir dan kehidupan, sehingga generasi tersebut merasa jauh lebih optimis daripada gen Z. "Sebanyak 79% generasi millenial tidak pernah membaca berita mengenai politik, dan IDN Times telah membuat platformnya, namun hal ini tentu menjadi tantangan KPU kedepan bagaimana cara meyakinkan mereka supaya tahu dan semangat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024", ujar Uni dalam pemaparannya. Untuk diketahui #TemanPemilih bahwa setelah diskusi panel - 2 kali ini, dijeda dengan cofee break kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel - 3, dan nantinya di akhir sesi akan ada penyampaian arahan dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. (Kontr: Humas KPU Sumenep/Ed: Heru,ATH/foto: ATH)

Pada Diskusi Panel Pertama, August Mellaz Sampaikan Arahan Kebijakan KPU Dalam Program Kegiatan Sosdiklih Parmas

Manado, kab-sumenep.kpu.go.id - Acara Rapat Koordinasi Nasional pada pagi hari ini dimulai pada pukul 09.00 WITA tepat, diawali  dengan Diskusi Panel 1 yang dimoderatori oleh Regina, Host TV lokal Manado di Kawanua TV yang merupakan anak perusahaan Jawa Pos TV Group. Narasumber pada kegiatan Diskusi panel 1 yaitu terdiri dari August Mellaz Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, dengan tema "Arah Kebijakan KPU Dalam Mendorong Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024". Yang kedua yaitu Mohammad Afifudin Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, menggantikan Arif Wibowo Anggota DPR RI Komisi II yang kebetulan tidak jadi menghadiri acara pada pagi ini karena ada tugas dan pekerjaan mendadak, dan narasumber ketiga yakni Rahmad Santoso, Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri yang hadir secara daring. Pada acara Diskusi Panel 1, August Mellaz menjelaskan arah kebijakan KPU Republik Indonesia, yaitu pada saat ini KPU ingin menjadi Pusat Pengetahuan dan Berbagi Pengalaman Kepemiluan. Selain menjadi Pusat Pengetahuan tentang kepemiluan, KPU juga ingin menjadi Pusat Kolaborasi/Multi Pihak.  Dengan demikian pada saat ini KPU sedang membangun Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) untuk mengakomodir hal itu semua, meski pada saat ini SIPARMAS hanya sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi.  "Setelah ini mari kita semua, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk merumuskan bersama-sama terkait strategi, program, kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 secara tegak lurus sesuai arah kebijakan KPU Republik Indonesia" tegas Mellaz. Selanjutnya narasumber di diskusi panel 1 dilanjutkan oleh Mohammad Afifudin. Beliau menyampaikan bahwa kalau bicara tentang rumah, bisa jadi tampilan rumah sangat bagus dari depan dan ruang tamu, tetapi didalam dapur dan kamarnya kotor.  Afif menjelaskan "Divisi Sosdiklih dan Parmas ini bisa diibaratkan tampilan rumah dari depan, jadi harus selalu tampak bagus, bagian kamar dan dapur tidak perlu ditampilkan ke publik". Di lembaga seperti KPU yang kita miliki ini memang kepemimpinannya kolektif kolegial, tetapi masing-masing divisi harus benar-benar memahami tugas dan fungsinya, itulah yang dimaksud dengan kolektif kolegial, pola komunikasinya harus dibangun dengan baik. "Untuk menumbuhkan rasa kesolidan, keyakinan, kepercayaan, dan kebanggaan dengan KPU, pergunakan selalu simbol2 KPU, salah satu contohnya seperti pada saat foto bersama, selalu gunakan salam KPU melayani, nanti ketika jingle dan maskot pemilu 2024 telah ditetapkan, selalu pergunakan sebagai kebanggaan kita di KPU", pungkas Afif. Kemudian Rahmad Santoso menjelaskan materi dengan tema "Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024". Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang, bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah berkewajiban sebagai supporting system pada tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. "Tantangan, kendala, dan hambatan yang kami hadapi di pemilu 2024, salah satunya yaitu politik sara, money politik, hoax, dan lain sebagainya. Untuk itu saat ini kami sedang membangun komunikasi dengan Agen dan Jejaring Pendidikan Politik Kolaboratif dalam menghadapi tantangan, kendala, dan hambatan yang dihadapi pada penyelenggaraan Pemilu 2024", pungkas Rahmad. Untuk diketahui #TemanPemilih bahwa setelah Ishoma, akan dilanjutkan kegiatan diskusi panel 2 dan diskusi panel 3, dan kemudian akan ditutup dengan pengarahan dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. (Kontr:Humas KPU Sumenep/ Ed:ATH/ foto:ATH)