Berita Terkini

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep saat ini melaksanakan tahapan Klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap dokumen keabsahan partai politik calon peserta Pemilu 2024 dengan agenda menerima tanggapan masyarakat yang namanya masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)yang terdaftar sebagai keanggotaan partai politik tertentu.(Kamis, 6 Oktober 2022). Saat ini memasuki termin kedua dimana KPU Sumenep mengagendakan mengundang 10 orang yang beberapa waktu melapor ke Helpdesk SIPOL KPU Sumenep terkait klarifikasi masyarakat yang namanya tercatat sebagai anggota yang tersebar di 6 parpol. Dwi Agus Furqon, salah satu masyarakat yang hadir menyatakan kaget mengetahui namanya terdata sebagai salah satu anggota parpol, padahal dirinya tidak merasa memberikan data e-KTP kepada parpol untuk mendukung partai tersebut. “Begitu saya tau nama saya terdata di SIPOL KPU, saya langsung menghubungi pengurus partai di tingkat kecamatan yang kebetulan saya kenal tersebut akan tetapi pengurus tersebut kurang paham, makanya saya mengisi helpdesk SIPOL,” jelas Dwi Agus diwawancarai di sela sela mengisi surat keterangan. “Hasil klarifikasi tanggapan masyarakat akan dituangkan kedalam formulir MODELBATANGGAPAN MASYARAKAT-PARPOL dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam tahap penetapan parpol peserta Pemilu 2024,”.jelas Adi Tri Hartanto, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Sumenep yang mendampingi staff saat melakukan klarifikasi. ( Kontributor : Heru, Editor: Heru/ATH /foto: Farid)

Sumenep,kab-sumenep.kpu.go.id-. Representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarki maupun perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persolan tersebut. Radio Republik Indonesia (RRI) Sumenep  mengadakan dialog interaktif dengan mengambil tema “menggandeng perempuan di Pemilu, Mengapa susah?”. Kali ini RRI menggandeng Bawaslu Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh ketua Bawaslu Anwar Noris, KPU Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh Rahbini. dan Melly Sufianti Anggota DPRD Kabupaten Sumenep sebagai wakil perempuan. (Kamis, 6 Oktober 2022). Seperti diketahui bahwa peran perempuan sendiri dalam dunia perpolitikan sebenarnya sudah diatur oleh Undang Undang dimana ada keterwakilan perempuan minimal 30%. Baik itu sebagai penyeleggara Pemilu maupun peserta Pemilu. Akan tetapi dilapangan minat perempuan untuk menjadi penyelenggara Pemilu di badan adhoc masih sangat minim. Oleh Karena itu dibutuhkan support dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran perempuan khusunya dalam Pemilu. Demikian disampaikan Rahbini saat diskusi kali ini. Sementara Koalisi Perempuan Indonesia yang turut memberikan tanggapan bahwa posisi perempuan sebagai double burden dimana dia bertindak sebagai ibu rumah tangga dan pelayan publik juga menjadi kendala tersendiri sehingga peran perempuan kurang maksimal. Hal itu juga diamini oleh Fatima, salah satu pendengar dari pragaan yang menyatakan bahwa masyarakat kita belum semuanya bisa menerima perempuan terlibat di dunia politik. “Pemilu sebagai sarana Integrasi bangsa, maka eksistensi perempuan dalam Pemilu merupakan keniscayaan,” tutup Rahbini. ( Kontributor : Rahbini, Editor: Heru/ATH /foto: Rahbini)

BATU, kab-sumenep.kpu.go.id – Untuk kali kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, kembali menggelar Pelatihan dan Uji Coba Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) bersama dengan 38 KPU kabupaten dan kota Se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut dikuti tiga orang masing-masing kota/kabupaten yang meliputi Komisioner Divisi SDM Parmas, Kasubag Hukum dan SDM serta calon operator SIAKBA. Kegiatan tersebut dipusatkan di Batu selama dua hari, 6-7 Oktober 2022. Rochani, Komisioner KPU Jawa Timur dalam arahannya mengatakan, Siakba merupakan instrumen atau alat bantu yang akan digunakan untuk sistem seleksi anggota KPU dan Badan Adhoc dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan. “Ke depan pengelolaan data penyelenggara akan dirapikan secara berkelanjutan dan juga menfasilitasi Pengganti Antarwaktu (PAW) baik anggota KPU maupun badan Ad Hoc,” katanya. Sehingga menurutnya, penting dilakukan pelatihan dan ujicoba untuk mengetahui fitur dan menu Siakba karena saat ini system tersebut masih dalam pengembangan. Untuk pelatihan saat ini akan dibagi peserta menjadi pelamar, menjadi operator, dan menjadi admin serta viewer. “Catatan penting sesuai levelnya masing-masing baik sebagai admin dan viwer hendaknya peserta mengindentifikasi pada saat menjalankan sistem SIAKBA sehingga bisa terakumulasi dengan baik terkait dengan kelemahan sistem tersebut,” paparnya. Rochani menjelaskan, saat ini SIAKBA hanya terbatas pada pendaftaran PPK dan PPS dan belum berkembang ke KPPS, Pantarlih dan juga sekretariat PPK/PPS. Ke depan system ini akan terus dikembangkan sesuai dengan keinginan KPU untuk mengintegrasikan data KPU dan Ad Hoc. “Karena hanya sebagai alat bantu, maka tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan pelamar ketika tidak menggunakan SIAKBA ini. Hanya saja, pelamar melalui SIAKBA bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas dengan ruang dan waktu,” pungkasnya. Hadir pula dalam kesempatan pembukaan Pelatihan tersebut, Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam dan juga Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso. (Humas KPU Sumenep/raf)

Sumenep, kab-sumenep.kpu.go.id - Beberapa waktu lalu pada termin I, KPU Sumenep telah melakukan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) orang masyarakat yang melaporkan melalui helpdesk terkait pencatutan namanya sebagai anggota parpol di SIPOL. Dari total 9 (sembilan) pelapor, sebanyak 6 (enam) orang telah dilakukan klarifikasi langsung dan dipertemukan dengan partai politik terkait di termin ke I. Per hari ini (rabu, 05/10/2022) beberapa masyarakat sudah memberikan tanggapannya lagi terkait keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2024 melalui Https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan. Pada tahap klarifikasi tanggapan masyarakat di termin ke II kali ini terdapat sejumlah 19 (sembilan belas) orang masyarakat untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, terdiri dari 16 (sembilan belas) orang yang telah melapor melalui helpdesk di termin II, ditambah 3 (tiga) orang pelapor yang belum dapat dilakukan klarifikasi di termin I. "KPU Sumenep pada hari ini melayangkan surat pemanggilan kepada pelapor, serta kepada pimpinan partai politik dimaksud untuk hadir secara langsung di kantor KPU Sumenep mulai besok tanggal 6 Oktober 2022", tutur Rahbini, Plt. Ketua KPU Sumenep. "Klarifikasi yang akan dilakukan pada termin ke II masih sama yaitu menggunakan metode klarifikasi langsung dengan menghadirkan masyarakat yang mengajukan tanggapan, dan mempertemukan dengan partai politik dimaksud dengan merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022", imbuh Rahbini. Hasil klarifikasi tanggapan masyarakat sebagaimana kemudian akan dituangkan kedalam formulir MODELBATANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam tahap penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Dalam rangka menjamin kepastian informasi, publikasi tindaklanjut tanggapan masyarakat akan dibagi menjadi 4 (empat) termin, yaitu: termin pertama (1 Agustus s/d 14 September 2022); termin kedua (15 September s/d 12 Oktober 2022); termin ketiga (15 Oktober s/d 9 November); dan termin keempat (10 November s/d 7 Desember 2022). Untuk diketahui oleh #TemanPemilih bahwa pada saat verifikasi administrasi dan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tidak dimungkinkan hadir secara langsung ke Kantor, KPU Sumenep akan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung untuk anggota parpol maupun masyarakat yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/ ed: ATH/foto: ATH)

Surabaya, kab-sumenep.kpu.go.id - Pada hari ini (rabu, 05/10/2022), KPU Kabupaten Sumenep menerima penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Timur sebagai terbaik ke II dalam Ketaatan Pelaporan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Penghargaan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan oleh August Mellaz Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI kepada Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumenep, Syaifurrahman di akhir penghujung kegiatan Rapat Pimpinan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan mulai tanggal 3 s/d 5 Oktober 2022. August Mellaz menutup rangkaian kegiatan Rapat Pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur pada 5 Oktober 2022, yang diselenggarakan di Hotel Double Tree, Jl. Tunjungan Kota Surabaya. August juga menjelaskan tentang perkembangan terakhir yaitu sebanyak empat Rancangan Peraturan KPU (PKPU) telah disetujui dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II bersama Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 3 Oktober 2022. Empat Rancangan PKPU tersebut di antaranya mengenai Pemutakhiran Data Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Penataan Daerah Pemilihan (Dapil), serta Syarat Pencalonan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Syaifurrahman, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sumenep setelah menerima piagam penghargaan dari KPU Jawa Timur menyampaikan "Penghargaan ini untuk keluarga besar KPU Kabupaten Sumenep, karena prestasi ini dapat diraih berkat kerjasama kita semua. Dan kami akan terus berusaha untuk selalu tepat waktu dan sedetail mungkin dalam melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan baik dariKPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur", ungkapnya. (kontr: Humas KPU Sumenep, Syaifur , ATH/ed: ATH/foto: Raf)

Sumenep, kab-sumenep.kpu.go.id - Petugas Verifikasi KPU Sumenep sejak tadi malam melaksanakan proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2024 hasil perbaikan. Ada sebanyak 3.487 anggota tersebar di 20 (dua puluh) parpol yang dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa objek pemeriksaan di SIPOL. Objek pemeriksaan dimaksud yakni untuk memastikan apakah dokumen KTA sesuai dengan isian pada Sipol, dokumen KTP atau KK sesuai dengan isian pada Sipol, tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah kawin, NIK terdaftar dalam data pemilh berkelanjutan, dan bukan data ganda identik dan/atau data potensi ganda. Dini hari tadi (selasa, 04/10/2022) petugas verifikasi KPU Sumenep telah menuntaskan pemeriksaan sebagaimana dimaksud terhadap keseluruhan dokumen persyaratan keanggotaan seluruh parpol yang dinyatakan lanjut ke verifikasi administrasi tahap II. Rahbini Plt. Ketua sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumenep menyampaikan "Saat ini partai politik sudah bisa menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU Sumenep terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) keanggotaan", jelasnya. "Masa tindak lanjut hasil verifikasi administrasi oleh parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 7 Oktober 2022", tegas Rahbini. Untuk diketahui #TemanPemilih bahwa dalam waktu dekat KPU Sumenep juga segera melaksanakan klarifikasi tanggapan masyarakat dengan cara klarifikasi langsung dengan menghadirkan masyarakat yang mengajukan tanggapan melalui helpdesk dan mempertemukan dengan parpol terkait pada termin II hingga tanggal 12 Oktober 2022 mendatang. (kontr: Humas KPU Sumenep, ATH/ ed: ATH/ foto: Deki)